JOKOWI Wajibkan Menteri Cuti Selama Kampanye

Presiden Joko Widodo mengatakan para menterinya yang menjadi calon anggota legislatif hanya perlu mengajukan permohonan cuti. Cuti harus segera diambil jika sudah memasuki masa kampanye Pemilihan Umum 2019.

Aturan cuti itu pun tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 19 Juli 2018. Peraturan tersebut memuat syarat keharusan cuti pada pasal 31 ayat (1). Pasal itu menyatakan menteri dan pejabat setingkatnya dapat melaksanakan kampanye setelah mengajukan permohonan cuti.

jokowi

“Apabila yang bersangkutan berstatus sebagai anggota partai politik atau anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU,” demikian bunyi pasal 31 seperti dikutip dari situs setkab.go.id, kemarin.

baca juga : http://yourkitcar.com/manfaat-genset-untuk-kenyamanan-restoran-yang-mewah/

Tujuh menteri di Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo mendaftarkan diri sebagai calon anggota legislatif untuk Dewan Perwakilan Rakyat. Mereka antara lain Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly. Keduanya adalah politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selain itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri maju dalam pemilihan. Ketiganya adalah politikus Partai Kebangkitan Bangsa.

Menteri Agama, yang juga politikus Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, yang juga politikus Partai Amanat Nasional, juga harus minta cuti.

Pelaksanaan cuti itu oleh menteri dan pejabat setingkat menteri dimulai dengan mengajukan permintaan cuti kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara. Pada Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018, permintaan cuti juga harus memuat jadwal, jangka waktu kampanye, dan tempat kampanye.

Sedangkan hari libur merupakan hari bebas untuk melakukan kampanye pemilu di luar ketentuan cuti. Kementerian Sekretariat Negara akan memproses permintaan cuti menteri dan melaporkannya kepada Presiden.

Persetujuan pemberian cuti lalu disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umumpaling lambat empat hari mulai kampanye. Meski begitu, menteri-menteri calon anggota legislatif harus siap dipanggil Presiden dalam keadaan mendesak.

Pada pasal 42 disebutkan, jika terdapat tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan, Presiden dapat memanggil menteri yang sedang berkampanye untuk pemilihan legislatif.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ratna Dewi Petalolo, mengatakan ketentuan cuti dalam peraturan pemerintah tersebut adalah langkah preventif mengantisipasi penyalahgunaan wewenang dan penggunaan fasilitas negara untuk Pemilu 2019.