Premium dan Solar Dituding sebagai Penyebab Kerugian Pertamina

Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu menyatakan PT Pertamina (Persero) mengalami kerugian karena harus menyediakan bahan bakar minyak khusus jenis Premium dan solar di seluruh Indonesia. Harga jual kedua produk BBM tersebut di bawah harga keekonomian.

Juru bicara Serikat Pekerja, Hendra Tria Saputra, mengatakan, sejak April 2016, harga Premium dan solar tak mengalami kenaikan. Kedua jenis BBM ini dijual masingmasing Rp 6.450 per liter dan Rp 5.150 per liter.

Menurut Pertamina, harga keekonomian Premium Rp 8.600 per liter dan solar Rp 10.200 per liter. Menurut Hendra, pada saat harga minyak mentah melonjak hingga ke level US$ 70 per barel, beban yang harus ditanggung Pertamina semakin besar.

Kondisi ini diperparah oleh melemahnya nilai tukar rupiah yang mencapai 14.500 per dolar Amerika Serikat. Walhasil, beban yang harus ditanggung Pertamina untuk mempertahankan harga Premium dan solar ini semakin besar.

premium solar pertamina

“Ini membuat Pertamina rugi,” tuturnya pada saat “Aksi Bela Pertamina” di Kementerian Energi dan Kementerian BUMN, kemarin.

Selain itu, kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang BUMN yang melarang perusahaan negara merugi. Serikat Pekerja, kata Hendra, juga menolak penjualan aset Pertamina. “Penjualan aset berupa share down aset hulu dan spin off bisnis refinery tidak akan menyelesaikan akar masalah keuangan Pertamina,” ujarnya.

Menteri BUMN Rini Sumarno mengungkapkan kerugian dalam penjualan Premium semestinya bisa ditutupi menggunakan kompensasi wilayah kontrak karya yang telah habis dan harus diserahkan kepada perusahaan.

Sedangkan khusus solar, pemerintah akan menambah subsidi dari Rp 1.000 per liter menjadi Rp 2.500 per liter. “Sekarang sedang dibahas,” kata Rini.

Rini menegaskan tidak akan membiarkan BUMN menanggung kerugian, apalagi bangkrut. “Namun harus tetap diingat bahwa BUMN juga mempunyai tugas sebagai agen pembangunan.”

Pelaksana tugas Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, membantah akan melepas aset untuk memperbaiki neraca keuangan. “Itu bukan pelepasan aset, tapi pemberian participating interest (PI),” ujarnya.

Hak partisipasi (PI) merupakan pembagian hak dan kewajiban antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama dan mitranya. Nicke memberi contoh, apabila terdapat PI 10 persen, maka mitra mendapatkan hak atas produk yang telah dihasilkan yakni sebesar 10 persen.

Pelepasan hak partisipasi, menurut dia, bukan berarti melepas aset dan saham perusahaan. “Ini seperti kita menjual produk tapi dijualnya sekarang,” kata Nicke. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Ahmad Bambang, menyatakan wacana penjualan aset Pertamina baru sebatas izin prinsip dan masih akan dikaji. Izin diberikan bukan penjualan aset, melainkan hak partisipasi.